Orang Buton Punya

Komentar Para Pembaca Akan Sangat Membantu Dalam Memperkaya Khasanah Blog Ini

METODOLOGI PERBANDINGAN PEMERINTAHAN KONSEP DAN APLIKASI (2)

Posted by orangbuton pada 16 Mei 2009

C. Perbandingan Sistim Pemerintahan Daerah (Local Government) antara Negara Perancis dan Negara Indonesia

Sebagaimana dikatakan S.H.Sarundajang (2001), bahwa dalam melakukan perbandingan sebagai telaahan deskripsi untuk mendapatkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dengan parameter tertentu. Parameter yang disebutkan antara lain; konsep, asal-usul, perkembangan, karakteristik, struktur pemerintahan daerah maupun dewan perwakilan, kepala daerah, dan aspek politik.

Aries Djaenuri (2001), mengatakan mengenai konsep local government memiliki beberapa dimensi yaitu ; social, ekonomi, geografi, hukum, politik, dan dimensi administrasi.

Muthalib dan Alikhan Akbar dalam Aries Djaenuri (2001) menyebutkan factor-faktor yang mempengaruhi local government yaitu; histories (perjalanan sejarah), culture, tradition and religious (tradisi keagamaan), geografi dan demografi, politic, economi condition dan social condition

Dalam pembahasan makalah ini kami menitikberatkan pada dimensi administrasi dalam local government dengan asas desentralisasi dasar terbentuknya. Desentralisasi yang ada di Indonesia dan di luar secara teori ada 2 asas yang dianut dalam sistim pemerintahan (Cheema and Rondenelli : 1983), yaitu :

  1. Asas Keahlian (di pusat)
  2. Asas kedaerahan (di daerah) secara teori mencakup:
    1. Dekonsentrasi
    2. Devolusi
    3. Delegasi
    4. Privatization

1. Sistim Pemerintahan Daerah Perancis

Perancis merupakan bentuk Negara republik kesatuan non sekuler dan demokratis, dengan institusi politik yang terdiri 3 (tiga) bagian yaitu ; presiden republik sebagai kepala Negara, pemerintah yang sehari-hari dilaksanakan oleh seorang perdana menteri dan perlemen yang terdiri dari assemblee nasionale dan senat. Pembagian wilayah meliputi 96 satuan wilayah otonom. 4 buah departemen seberang lautan dan 7 territoirs seberang lautan. Wilayah Perancis continental sollectivites territoriales terdiri dari dua tingkatan, hal ini sebagaimana dikatakan Blondel dalam S.H.Sarundajang (2001), system Perancis yang dibentuk Napoleon membagi seluruh wilayah Perancis ke dalam Propinsi (departements) dan kota (commune), dengan status dan bentuk pemerintahan yang semuanya sama.

Perbedaan antara departemen dengan commune adalah dalam commune semua organ utamanya dipilih oleh warga commune, sedangkan dalam departement ada organ yang dipilih dan ada yang diangkat oleh pemerintah pusat. Dengan demikian dari segi statusnya commune lebih penuh otonomiya dibandingkan dengan departement.

Lingkungan batas wilayah administrasi pada umumnya bersamaan batas-batasnya dengan batas lingkungan wilayah departemen. dengan demikian departement adalah suatu satuan wilayah administratif sekaligus otonom. Karakteristik yang menonjol dari pemerintahan daerah adalah adanya kendali/pengawasan pusat melalui gubernur dan titik berat kekuatan daerah terletak pada walikota (S.H.Sarundajang : 2001).

Jadi nampak adanya dua system pemerintahan wilayah yaitu :

1. Sentralisasi yang pelaksanaanya dilakukan dengan system dekosentrasi.

Atas dasar dekosentrasi maka hampir semua kementrian mempunyai instansi vertical pada tingkat departement. Salah satu diantarannya instansi vertical memegang peranan yang lebih penting daripada yang lainnya “la prefecture” di mana prefec sebagai wakil pemerintah pusat dalam departement mengkoordinir kegiatan dari semua instansi pemerintah pusat  yang ada dalam departement yang bersangkutan.

2. Desentralisasi

Atas dasar asas ini terjelma satuan wilayah otonom yang berbadan hukum, mempunyai anggaran pandapatan dan belanja sendiri serta mengurus sendiri kepentingan masing-masing dengan perantara Conseil General yang dipilih langsung oleh penduduknya. System pengawasan yang merupakan kelengkapan kelengkapan integral daripada system desentralisasi ini lazim disebut “tutelle” yang terbagi dalam dua bagian :

  1. Tutelle atas organ-organ otonom
  2. Tutelle atas kegiatan-kegiatan otonom.

Kedua sistim tingkatan pemerintahan dengan pola sebagaimana nampak pada gambar di bawah ini :

new-1

Sumber : Harloff dalam S.H. Sarundajang (2001)

1)     Departement

Departement sebagai wilayah administratif yaitu suatu lingkungan wilayah di mana setiap instansi pusat mempunyai semacam perwakilan tehnis yang tugasnya melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh kementerian masing-masing yang bersangkutan.

Struktur satuan-satuan wilayah yang terdapat dalam lingkungan departement, yaitu :

a. Arrandisement atau sub departement

Yang berjumlah 322 buah, merupakan sekedar wilayah administratif yang tidak berbentuk badan hukum dan tidak mempunyai anggaran pendapatan dan belanja sendiri. Kepala arrandisement adalah Sous Prefet yang tugasnya meliputi :

  1. Tugas Umum
  2. Tugas Kepolisian
  3. Tugas-tugas lain
  4. Pengawasan atas Totelle

b. Canton atau distrik

Semuanya berjumlah 3.208 buah, statusnya sebagai wilayah pemilihan. Sebagai bagian dari arronsement, canton meliputi jumlah commune.

c. Region

Kewilayahan yang meliputi beberapa departement yaitu region seluruhnya berjumlah 22 buah. Region sebagai suatu lingkungan wilayah pengembangan ekonomi yang berstatus sebagai Etablisement Public. Region terdiri dari dua unsur yaitu ; pertama unsur eksekutif yaitu prefet region dan kedua unsur musyawarah regional yaitu consiel regional.

Prefet, sebagai aparat pemerintah pusat dan wakil yang berkuasa penuh dan langsung dari masing-masing menteri prefet dapat memberikan petunjuk-petunjuk kepada para instansi vertical dalam departemennya.

Tugas kewenangan prefet :

  1. Mengkoordinir semua instansi vertical
  2. Menjamin pelaksanaan peraturan/perundang-undangan serta policy pemerintah pusat.
  3. Bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban umum.
  4. Menghimpun informsi ketertiban politik
  5. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan

Struktur organisasi organisasi kantor prefet, prefet dibantu oleh : pertama, direktur cabinet dan kedua sekretaris jenderal. Departemen sebagai daerah otonom, departement mempunyai 2 organ yaitu

  1. Consiel General (badan perwakilan rakyat)

Adalah badan perwakilan rakyat dalam lingkungan suatu department yang bertugas mengurus rumah tangga sebagai daerah otonom. Tugasnya antara lain :

  1. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja department
  2. Menyelenggarakan kesejahteraan
  3. Mengorganisir instansi department.
    1. Prefet (badan eksekutif)

Selaku pimpinan eksekutif departement, prefet bertugas terutama melaksanakan keputusan yang diambil consiel general. Hubungan kerja antara Consiel General dengan Prefet ; Consiel General adalah symbol karakter otonom departement, sedangkan prefet di satu segi symbol kewenangan pusat dalam department di samping segi lainnya sebagai pimpinan eksekutif departement

2)     Commune

Commune adalah suatu lingkungan wilayah kecil dimana hidup bermasyarakat sekelompok orang dalam jumlah yang berbeda antara commune yang satu dengan yang lainnya. Lingkungan wilayah ini dengan pengawasan aparat pusat dan dengan perantaraan lembaga perwakilan yang dipilih mengurus sendiri segala kepentingan yang menyangkut wilayah itu. Di bidang pengurusan keuangan, untuk tidak terjadi pemborosan terdapat campur tangan pemerintah, sistim ini disebut Totalle.

a. Commune sebagai satuan wilayah administratif

Dalam kedudukan sabagai alat pusat serta dalam pelaksanaan kewenangan pusat Maire berada di bawah hirakhi Soun Prefec pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan tugas selaku aparat pemerintah pusat ini Consiel Municipal tidak berkewenangan campur tangan.

b. Commune sebagai satuan wilayah otonom

Sebagai satuan wilayah otonom kewenangan commune adalah menjamin terselenggarannya semua kepentingan commune yang meliputi pemeliharaan ketertiban wilayah dan peningkatan kesejahteraan commune.

Administrasi commune

1)     Organ-organ commune :

ü      Conseil Municipal adalah badan musyawarah commune yang berfungsi memusyawarah semua masalah commune dalam sektornya yang otonom. Keanggotan didasarkan atas pemilu dam masa keanggotaan adalah 6 tahun. Sidang-sidang Conseil Municipal terbuka untuk umum dan diketua oleh Maire. Conseil Municipal dapat dinon-aktifkan untuk jangka maksimal 1 (satu) bulan oleh Prefet dan pembubaranya hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan dewan menteri.

ü      Maire yang dipilih oleh Maire Conseil Municipal, Maire beserta Consiel Municipal ini merupakan organ eksekutif daripada commune yang bersangkutan. Maire ; sebagai kepala daripada commune. Maire sebagai organ eksekutif communal bertanggung jawab kepada dan diawasi oleh consiel municipal di samping tutelle oleh prefet. Maire sebagai organ pemerintah pusat dalam mewakili pemerintah pusat dala commune yang bersangkutan.

2)     Struktur organisasi pemerintahan commune

  1. Untuk pimpinan yang terdiri dari marie dan para wakilnya beserta consiel municipal
  2. Unsur pembantu pimpinan yang meliputi :

ü      Sekretaris jenderal

ü      Bureau de cabinet

ü      Services administratife

ü      Directions

3) Unsur pelaksana

Untuk jelasnya dapat dilihat struktur pemerintahan kota di Perancis, seperti ditujukkan pada gambar di bawah ini :

new-8

Sumber : Harloff dalam S.H. Sarundajang (2001)

Pengecualian untuk Paris, organisasi pemerintahan commune department paris meliputi ; pertama, prefet de paris dan prefet de police, kedua, Consiel de Paris yang beranggotakan 90 orang. Kekuasaan Paris sebagai commune ini terletak pada statusnya yang majemuk yaitu ia berstatus commune dan sekaligus sebagai departement.

b. Sistim Pemerintahan Daerah Indonesia

1. Pembagian Daerah

Sistim pemerintahan daerah di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Wilayah Negara kesatuan republic Indonesia di bagi dalam daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota, yang ketiganya berstatus daerah otonom. Pada dasarnya daerah otonom tidak bertingkat, yang satu sama lain tidak mempunyai hubungan sub-ordinasi. Kabupaten dan daerah kota sebagai daerah otonom murni, dan tidak merangkap sebagai daerah administrasi (J.Kaloh :2002), atau dalam pembagian daerah otonom menganut split model (Koeswara). Menggunakan pendekatan size (ukuran) yang ada adalah daerah besar dan daerah kecil, dilihat dari ukuran wilayahnya. Masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak berada dalam hubungan hirarkhis (Sadu Wasistiono :200).

Kabupaten dan kota hanya menganut asas desentralisasi murni mengarah ke devolusi, asas dekonsentrasi tidak lagi digunakan kecuali di propinsi. Pemberian otonomi didasarkan pemberian kewenangan yang luas untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan di semua bidang kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter/fiscal dan agama serta kewenangan lain yang ditetapkan undang-undang. Kewenangan tersebut bukan hanya di wilayah daratan tetapi juga wilayah lautan untuk propinsi 12 mil dan kabupaten/kota 1/3 dari propinsi. Kewenangan wajib daerah kabupaten/kota adalah ; pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, pertanian, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, lingkungan hidup, dan pertanahan.

Daerah propinsi di samping berstatus sebagai daerah otonom, juga sebagai daerah administrasi. Dalam kedudukannya sebagai daerah otonom, propinsi mempunyai kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan lainnya yang tidak tidak atau belum dapat dilaksanakan kabupaten/kota. Sedangkan sebagai daerah administrasi penyelenggaraan kewenangan di bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekosentrasi.

Sadu Wasistiono (2002) undang-undang ini menggunakan tiga asas yaitu asas desentralisasi dilaksanakan secara penuh di kabupaten dan kota dan secara terbatas di propinsi. Sedangkan asas dekosentrasi hanya dilaksanakan di propinsi kecuali untuk kewenangan pemerintah pusat. Asas tugas perbantuan dilaksanakan secara tentatif sesuai kebutuhan serta didasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi, asas ini dilaksanakan di propinsi, kabupaten/kota serta desa.

Jadi nampak adanya dua sistim pemerintahan daerah yaitu

  • Pelaksanaan asas desentralisasi di sertai asas dekonsentrasi pada propinsi yang kedudukannya merangkap sebagai daerah otonom dan administrasi selaku wakil pemerintah pusat di daerah.
  • Pelaksanaan desentralisasi murni yang dilaksanakan di Kabupaten dan Kota
  • Pelaksanaan tugas perbantuan dari pemerintah pusat baik kepada daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota serta desa disertai dengan pembiayaan, sarana prasarana dan sumber daya manusia.

b. Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah

Mengarah kepada bentuk pemisahan kekuasaan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Yaitu ;

a. Pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah (kepala daerah dan perangkat daerah).

Kepala daerah propinsi di sebut gubernur, yang karena jabatannya adalah juga kepala daerah administrasi sebagai wakil pemerintah pusat, sebagai wakil pemerintah pusat , ia berperan sebagai pemelihara keserasian hubungan antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI . Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah diserahi tugas dan fungsi tertentu dan karenanya ia berada dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepala eksekutif daerah propinsi gubernur bertanggung jawab kepada kepada DPRD, dalam rekrutmen gubernur, setelah nama-nama calon ditetapkan oleh pimpinan DPRD yang akan memilih ini dikonsultasikan terlebih dahulu kepada presiden untuk dimintai persetujuannya mengingat gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. dan kepala daerah kabupaten disebut di sebut bupati serta kepala daerah kota di sebut walikota yang mana dalam rekrutmen dipilih oleh DPRD Kab/Kota yang sepenuhnya dilakukan oleh daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dalam menjalankan kegiatannya bertanggung jawab kepada DPRD serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri.

Kewajiban kepala daerah ;

1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.

2. Memegang teguh pancasila dan undang-undang dasar 1945

3. Menghormati kedaulatan rakyat

4. Menegakkan seluruh peraturan perundangan

5. Meningkatkan taraf kehidupan rakyat

6. Menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

7. Mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkannya sebagai peraturan daerah bersama dengan peraturan daerah.

Organisasi pemerintahan daerah propinsi terdiri atas secretariat Daerah, dinas daerah dan lembaga daerah sedangkan Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari; secretariat daerah, dinas daerah, lembaga tehnis daerah, kecamatan dan kelurahan. Dimana jumlah , jenis dan besaran disesuaikan dengan kebutuhan daerah, yang menyebabkan setiap daerah memiliki organisasi perangkat daerah yang berbeda.

b. DPRD sebagai badan legislatif daerah.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila,  kedudukan DPRD adalah sejajar dengan kepala daerah dan sekaligus mitra kerja. Keanggotaan DPRD dihasilkan dari pemilihan umum yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan memcerminkan komposisi hasil pemilu dari partai-partai politik dan TNI/POLRI, untuk lebih memberdayakan DPRD, kepada DPRD diberikan tugas dan wewenang antara lain ;

1. Memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota dan wakil walikota;

2. Memilih anggota MPR dari utusan daerah;

3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota dan wakil walikota;

4. Bersama dengan gubernur, bupati dan walikota membentuk peraturan daerah.

5. Melaksanakan pengawasan terhadap ; pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan keputusan gubernur, bupati dan walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintah daerah, dan pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah kepada perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.

7. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat

DPRD dipimpin oleh seorang ketua dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang wakil ketua yang bersifat kolektif, dan dipilih dari dan oleh anggota DPRD. Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, komisi, panitia-panitia dan badan lain yang dianggap perlu. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan dibentuk secretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang sekretaris dewan dari PNS yang diangkat Kepala daerah atas persetujuan pimpinan dewan dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.

c. Perbandingan

Dengan melihat karakteristik Parameter yang disebutkan antara lain; konsep, asal-usul, perkembangan, karakteristik, struktur pemerintahan daerah maupun dewan perwakilan, kepala daerah, dan aspek politik. Dengan telaahan deskriptif untuk mengetahui persamaan-pesamaan dan perbedaan-perbedaan.

1. Perbedaaan

  1. Negara Perancis membagi wilayah pemerintah daerah berdasarkan tingkatan yang terdiri dari Departement (propinsi) dan Commune (kota) yang bersifat hirarkhi. Department dan Commune merupakan daerah otonom sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan sebagai wilayah adminstrasi sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi yang kedudukannya sebagi wakil pemerintah pusat di daerah. Sedangkan Negara Indonesia membagi wilayah pemerintah daerah menjadi propinsi, kabupaten dan kota yang tidak bertingkat, tidak hirakhi dan tidak mempunyai hubungan sub ordinasi. Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom murni sebagai pelaksanaan asas desentralisasi, sedangkan propinsi di samping sebagai daerah otonom perwujudan asas desentralisasi juga merangkap sebagai daerah administrasi perwujudan asas dekosentrasi  yang di dalam penyelenggaraan pemerintahan di limpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.
  2. Negara Perancis dalam Departement terdapat satuan-satuan wilayah yang terdiri dari Arrandisement atau sub department yang merupakan wilayah administratif yang mempunyai tugas antara lain ; tugas umum, tugas kepolisian, pengawasan atas totelle. Dan canton statusnya sebagi wilayah pemilihan. Dalam department terdapat hampir semua kementerian yang memiliki instansi tehnis. yang dikoordinir oleh prefec selaku kepala departement. Pada commune instansi tersebut tidak terdapat Sedangkan Negara Indonesia dalam propinsi tidak ada wilayah-wilayah tertentu, pada propinsi dan kabupaten/kota terdapat instansi vertical yang merupakan kewenangan pemerintah pusat seperti kepolisian, peradilan yang meruapakan kewenangan di luar kewenangan wajib.
  3. Prefec sebagai kepala department sebagai aparat pemerintah pusat adalah wakil yang berkuasa penuh dan lansung memberikan petunjuk-petunjuk kepada instansi vertical dalam hubungannya dan melakukan pengawasan yang disebut totelle atas organ-organ otonom dan kegiatannya dan maire selaku kepala commune ia berada di hirakhi soun prefec tapi instansi vertical tidak terdapat dalam commune dan dalam hal otonom mereka menjalankan semua kebijakan yang ditetapkan oleh consiel munipal. Dalam rekrutmen prefec ini dipilih oleh consiel munipal selaku lembaga perwakilan rakyat yang dipilih lansung begitu juga maire yang mana dalam pelaksanaan selaku wakil pemerintah pusat consiel munipal tidak dapat turut campur. Sedangkan dalam sistim pemerintahan Indonesia gubernur kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat hanya berkoordinasi dan melakukan kerja sama dengan semua instansi vertikal yang ada di daerah begitu juga bupati/walikota, gubernur dan bupati/walikota dipilih oleh DPRD dalam dalam hal gubernur harus dikonsultasikan dulu kepada pemerinta pusat.
  4. Dalam pemerintahan daerah Perancis yang dikatakan pemerintah daerah bentuknya adalah adanya penggabungan antara eksekutif dan legislative dalam hal ini Prefec/maire dan consiel municipal, sedangkan dalam bentuk pemerintah daerah Indonesia terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif
  5. Consiel mucipal dalam pemerintahan daerah Perancis seluruh anggota dipilih lansung oleh rakyat, kecuali untuk keanggotaan department ada yang diangkat oleh pemerintah pusat, yang masa keanggotaan selama 6 tahun Untuk commune, consiel munipalnya diketuai oleh maire. Sedangkan pada Negara Indonesia keanggotaan mencerminkan komposisi hasil pemilu dari wakil partai politik (menganut pemilihan tidak langsung/perwakilan) dan keanggotaan yang diangkat dari TNI/POLRI. Ketua dari DPRD dipilih dari anggota dan oleh anggota DPRD sendiri.

b. Persamaan :

  1. Karakterisitik yang menonjol dari pemerintahan daerah Pernacis dan Indonesia adalah adanya kendali/pengawasan pusat melalui gubernur dan titik berat kekuatan daerah terletak pada walikota (Indonesia; bupati/walokota)
  2. Lingkungan batas wilayah administrasi pada umumnya bersamaan dengan batas wilayah otonom seperti Propinsi di Indonesia dan Departement di Perancis

D. Penutup

Demikian kami mencoba mengaplikasikan konsep studi perbandingan dengan melihat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang semuanya tersebut dimaksudkan dalam rangka pengembangan ilmu pemerintahan, yang dikaitkan dengan fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

Daftar Pustaka

  1. Adian,G, Dahral, 2002, Menyoal Obyektivisme Ilmu Pengetahuan, Teraju, Jakata
  2. Azwar, Saifuddin, 1998, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
  3. Chadwick,A.B, et al ,1991, social Science Research Methods, terjemahan IKIP Semarang Press, Semarang.
  4. Cheema and Rondinelli, 1983, Decentralization and Development-Policy Implementation in Developing Countries, Sage Publications, Beverly Hills/London/New Delhi.
  5. Djaenuri, Aries, 2001, Perbandingan Pemerintahan Lokal (Perbandingan Sistem Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara), IIP, Jakarta
  6. Djohan, Djohermansyah, 1997, Fenomena Pemerintahan, Yasrif Watampone, Jakarta
  7. Haque, Rud, et al, 1992, Comparative Government and Politics An Introduction, Third Edition, Mac Millan, London
  8. Kaloh, J, Mencari Bentuk Otonomi Daerah ; Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Rineka Cipta, Jakarta
  9. Koswara, E, 1999, Diskusi Keliling 6 Kota Tinjauan Kritis dan Menjaring Aspirasi Publik Terhadap Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan RUU Pemerintahan Daerah, Depdagri dan Depkeu, Pariba, Bandung
  10. Musa, M.,Nurfitri, Titi, 1988, Metodologi Penelitian, Fajar Agung, Jakarta.
  11. Ndara, Taliziduhu, 1997, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Bhineka Cipta, Jakarta.
  12. Narbuko, Cholid, and Ahmadi, Abu, 1997, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara Jakarta.
  13. Nazir, M, 1985, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  14. Pamudji, S, 1983, Perbandingan Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta.
  15. Rusidi, 2002, Metodologi Riset Sosial, Diktat Pasca Sarjana MAPD STPDN, Jatinangor
  16. Sumargono, 1995, Jati Diri Ilmu Pemerintahan ; Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta.
  17. Sarundajang, S.H, 2001, Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
  18. Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
  19. Suwardi, Herman, 1996, Nalar ; Kontemplasi dan Realita, Program Pasca Sarjana UNPAD, Bandung
  20. Umar, Huseini, 2001, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, PT.Raja Grafindo, Jakarta
  21. Usman, Huseini, and Setiady, Purnomo, 2003, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara Jakarta
  22. Wasistiono, Sadu, 2001, Esensi UU NO.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai), Alqaprint, Jatinangor
  23. ————-, 2002, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Alqaprint, Jatinangor
  24. ————-, 2003, Materi Kuliah Metodelogi Ilmu Pemerintahan, Pasca Sarjana STPDN, Jatinangor
About these ads

2 Tanggapan to “METODOLOGI PERBANDINGAN PEMERINTAHAN KONSEP DAN APLIKASI (2)”

  1. Ryan said

    Exactly where did u obtain the points to post ““METODOLOGI PERBANDINGAN PEMERINTAHAN KONSEP DAN APLIKASI (2)
    Orang Buton Punya”? Thank you ,Violet

  2. Excellent post. I used to be checking constantly this blog and I’m impressed!
    Very helpful info specifically the ultimate phase :) I deal with such info much.
    I used to be looking for this particular information for a long time.
    Thanks and good luck.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: