Orang Buton Punya

Komentar Para Pembaca Akan Sangat Membantu Dalam Memperkaya Khasanah Blog Ini

ANALISIS KOORDINASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA (Tinjauan Terhadap UU No.22 tahun 2003 dan UU No.32 Tahun 2004)

Posted by orangbuton pada 29 Desember 2009

I. PENDAHULUAN

Sejak gelombang reformasi melanda tahun 1997 telah banyak terjadi  perubahan dalam tata kehidupan bernegara di Indonesia. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan paradigma dalam kehidupan bernegara.

Tuntutan untuk diterapkannya demokratisasi menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan mulai dari pusat kekuasaan sampai ke daerah. Tuntutan tersebut akhirnya sampai pada keinginan untuk mereformasi kelembagaan negara mulai dari pusat sampai ke daerah agar menjadi lebih demokratis sebagaimana keinginan dari paradigma baru dalam kehidupan bernegara.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali telah terjadi berbagai perubahan  terhadap komposisi daripada lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dimana keberadaan Lembaga Tertinggi Negara ditiadakan sehingga yang ada hanyalah Lembaga-Lembaga Negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tersebut dikatakan bahwa susunan dan kedudukan dari lembaga-lembaga tersebut akan ditetapkan dalam Undang-Undang tersendiri. Sebagai tindak lanjut daripada ketetapan tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusayawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selain itu karena tuntutan reformasi pula sejak tahun 1999 pemerintah telah pula mengeluarkan kebijakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya  UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Dearah yang kemudian diganti dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Keluarnya berbagai kebijakan ini tentunya akan menimbulkan berbagai implikasi. Salah satunya adalah bagaimana koordinasi diantara lembaga-lembaga negara tersebut dan bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintahan lokal sebagai suatu organisasi negara.

Koordinasi  merupakan suatu “usaha yang dilaksanakan untuk  menyelaraskan aktifitas antara antar satuan organisasi dan tugas antar pejabat dalam organisasi” (Kaho;1991;221)

Dalam organisasi pemerintahan negara, satuan organisasi tersebut adalah lembaga-lembaga yang berada dalam struktur organisasi negara.

II. PERMASALAHAN

Seiring dengan budaya manusia, fungsi dan peran yang dijalankan oleh pemerintah makin lama makin banyak. Kelompok-kelompok kecil manusia berkembang menjadi kelompok yang lebih besar dan tersebar dalam kawasan yang lebih luas.

Berdasarkan tataran ekademik dan empirik suatu negara dengan penduduk yang besar dan wilayah luas akan selalu membentuk organisasi pemerintahan yang besar pula, baik secara horisontal dengan membentuk lembaga-lembaga negara  maupun secara vertikal dengan menbentuk unit-unit pemerintahan lokal.

Dalam makalah ini, kami mencoba untuk menganalisis koordinasi pemerintahan yang dilakukan secara horisontal diantara lembaga-lembaga  pusat dalan perspektif UU No.22 tahun 2003 dan vertikal antara pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintahan lokal di Indonesia dalam perspektif UU No.32 Tahun Tahun 2004.

III. PEMBAHASAN MASALAH

Sebagaimana telah dinyatakan diatas bahwa dalam tulisan ini kami mencoba untuk menganalisis koordinasi pemerintahan antara lembaga-lembaga negara secara horisontal dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara vertikal.

A. KOORDINASI HORISONTAL

Selama 32 tahun Pemerintahan rezim Orde Baru, MPR yang walaupun dalam Konstitusi (UUD 45 sebelum diamandemen) dinobatkan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan DPR sebagai Lembaga Tinggi Negara tetapi segala tindak tanduk mereka  tidak lepas dari penguasaan dan kontrol Pemerintah (eksekutif) yang notabene kedudukannya dalam konstitusi hanya sebagai Lembaga Tinggi Negara.

Cara yang digunakan Pemerintah agar dapat menguasai dan mengontrol MPR/DPR adalah dengan merombak Susunan dan Kedudukan MPR/DPR dalam Penyusunan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR melalui hak Legislasi yang dimiliki oleh Presiden dengan memasukan Pasal-pasal yang dapat mengkebiri MPR/DPR dalam berhadapan dengan Presiden. Hal ini dapat dilihat dari sangat banyaknya anggota MPR/DPR yakni dari ABRI dan Golkar non-ABRI yang masuk melalu jalur pengangkatan. Hal ini dapat dilihat dari susunan keanggotaan DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1971 dengan komposisi 234 bagi Golkar dan 126 bagi Partai Politik (9 parpol). Karena ada 100 yang diangkat oleh Pemerintah sebagai anggota DPR (75 dari ABRI dan 25 dari Golkar non-ABRI) maka pendudukung Pemerintah menjadi 334 orang. Jumlah ini adalah meruapakan mayoritas dari total 500 orang anggota DPR (Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong; 47;1993).

Demikian pula terjadi dalam susunan keanggotaan MPR Pemerintah menambah lagi barisan pendukungnya melalui Fraksi Utusan Daerah yang juga keanggotaannya  dalam MPR diangkat oleh Pemerintah. Keadaan demikian berlangsung terus sampai dengan MPR/DPR hasil Pemilihan Umum terakhir rezim Orde baru tahun 1997.

MPR/DPR periode 1999-2004 ada sedikit perubahan walaupun masih ada pengangkatan terhadap anggota DPR yaitu pada Fraksi TNI/Polri yang berjumlah  10% dari total anggota DPR. Terhadap keanggotaan MPR selain terdiri atas anggota DPR juga ditambah dengan Fraksi Utusan Daerah yang dipilih oleh DPRD Propinsi masing-masing 5 (lima) orang tiap Propinsi, juga ditambah oleh Utusan Golongan yang masuk menambah pada fraksi-fraksi Parpol (yang ada di DPR) yang komposisinya ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan selanjutnya diangkat oleh Pemerintah.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

Dalam UU No. 22/ 2003 susunan keanggotaan MPR diatur tidak lagi tersusun atas fraksi-fraksi di DPR ditambah dengan satu fraksi utusan daerah hasil pemilihan DPRD-DPRD Propinsi dan  utusan golongan. Susunan keanggotaan MPR mengalami perubahan komposisi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang ini yang menetapkan bahwa keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Hal ini lebih tegas lagi dalam penentuan pimpinan MPR (pasal 7) dimana sebelumnya para pimpinan MPR dipilih dari usulan fraksi-fraksi yang ada dalam MPR sehingga dalam komposisi wakil ketua MPR akan mencerminkan fraksi-fraksi yang ada dalam MPR. Sedangkan dalam UU No. 22/2003 pimpinan MPR tidak lagi terdiri atas  satu ketua dan banyak wakil ketua sesuai jumlah fraksi dalam MPR tetapi cukup seorang ketua dan tiga wakil ketua yang yang mencermikan unsur DPR dan DPD.

Sedangkan tentang kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dalam UU No. 22/2003 dikatakan adalah sebagai Lembaga Negara yang berarti bahwa kedudukan MPR sama dengan Lembaga-Lembaga Negara lain seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tidak ada superioritas MPR terhadap Lembaga-Lembaga Negara lainnya tersebut baik secara sendiri-sendiri  atau secara keseluruhan, tidak ada lagi yang namanya lembaga tertinggi dan tinggi negara sebagai konsekwensi dari empat kali amandemen terhadap UUD 1945 yang menghilangkan klausul tentang Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara.

Sedangkankan mengenai tugas dan wewenang MPR sebagain suatu lembaga independen sudah sudah banyak tereduksi pada Lembag-Lembaga Negara yang lain. Wajah MPR yang baru tidak lagi mempunyai wewenang menyusun dan menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. MPR sebagaimana diataur dalam pasal 11 tinggal mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik presiden dan wakil presiden serta tidak dapat melengserkan presiden/wakil presiden ditengah jalan kecuali benar-benar melakukan pelanggaran berat. Itupun atas usulan DPR yang kemudian MPR meminta terlebih dulu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa apakah Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran berat.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dalam UU Nomor 22 tahun 2003 terlihat bahwa peran DPR dalam kehidupan bernegara  menjadi sangat kuat terhadap Lembaga-Lembaga Negara lainnya. Hal ini didukung oleh fungsi, tugas dan kewenangan yang sangat signifikan. Fungsi DPR meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (pasal 25). Tugas DPR hampir meliputi semua aspek  mulai dari membuat UU; menyusun anggaran; mengawasi pelaksanaan anggaran; seleksi terhadap anggota Lembaga Negara yang lain; sampai dengan menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat ditambah tugas dan  wewenang lain yang ditentukan oleh UU (pasal 26).

Sudah seharusnyalah bahwa DPR mempunyai kekuasaan yang demikian luas. Yang menjadi persoalan adalah bahwa dalam system perekrutan anggota DPR peran partai politik sangatlah besar dibanding dengan partisipasi yang dapat diberikan oleh rakyat. Peran partai yang sangat besar dalam penentuan nomor urut dalam Pemilu dan dalam proses pemberhentian anggota DPR dalam batas-batas tertentu dapat mengurangi legitimasi dari DPR itu sendiri.

Dari situasi diatas terlihat bahwa walaupun sesungguhnya DPR mempunyai posisi tawar yang kuat terhadap Lembag-Lembaga Negara yang lain, akan Tetapi anggota DPR mempunyai posisi tawar yang sangat lemah terhadap partai politik dari mana ia berasal. Mekanisme recall yang diakomodir dalam UU ini (pasal 85) jika oleh partai politik digunakan tidak pada tempat akan berakibat kontraproduktif terhadap demokrasi di Indonesia. Kalau posisi partai terlalu kuat maka  akan sangat mengurangi kebebasan dan fleksibilitas anggota-anggota DPR dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat yang menjadi konstituennya. Jika itu terjadi, situasinya akan kembali seperti zaman Orde Baru.

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai pasal 40 berkedudukan sebagai Lembaga Negara dan Anggota-Anggotanya bersama-sama dengan anggota DPR menjadi Anggata MPR (pasal 2). Demikian pentingnya kedudukan hukum dan politik DPD, maka kapabilitas anggotanya akan sangat diharapkan dapat memberikan peran yang menentukan dalam pembuatan Undang-Undang dan Keputusan Politik Nasional lainnya. Sehingga proses rekruitmennya perlu dilakukan melalui mekanisme Pemilihan umum. Yang menjadi persoalan sekarang apakah kedudukan hukum dan politik tersebut susuai wewenang hukum dan politik yang dimilikinya pula.

Pasal 32 menetapkan bahwa DPD terdiri atas wakil-wakil daerah Propinsi yang dipilih melalui Pemilihan umum. Ketentuan ini memiliki dua klausul :

-       Pertama DPD adalah wakil Propinsi dan bukan wakil Kabupaten/Kota. Penyebutan wilayah yuridiksi” Propinsi dan bukan Kabupaten/Kota menunjukkan menunjukkan sambungan kembali hubungan hierarkhis antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dinegasikan dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini beranjak dari asumsi, wilayah yuridiksi satu Propinsi terdiri dari wilayah yuridiksi kabupaten Kota yang ada dalam Propinsi Itu.

-       Wakil Propinsi dalam DPD berdasarkan ketentuan itu tidak diangkat tetapi dipilh langsung oleh rakyat dalam Pemilihan Umum. Dengan demikian maka anggota DPD bisa bisa berasal dari Anggota Pemerintah, Anggota DPRD atau masyarakat biasa di daerah. Masyarakat di daerah memilih sendiri wakil-wakil mereka di DPD melalui Pemilu. ( Eko Prasojo; 2003)

Dalam konteks itu, secara kelembagaan DPD merupakan representasi masyarakat berbasis daerah provinsi yang memilih mereka. Tak bisa dimungkiri, figur-figur yang akan tampil sebagai anggota DPD adalah mereka yang memiliki basis kelompok masyarakat dari provinsi yang diwakili.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 sampai 50 yang mengatur tentang Tugas dan Kewenangan serta Hak dan Kewajiban DPD, diatur bahwa DPD dapat mengajukan, membahas, dan mengawasi UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. DPD dapat mengajukan ke DPR rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tetapi pembahasan RUU-RUU tersebut antara DPD dan DPR dilakukan sebelum DPR membahas rancangan tersebut dengan Pemerintah, yaitu hanya pada pembahasan tingkat I (penyampaian pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga). Begitu pun, pandangan dan pendapat DPD hanya sekedar masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah. UU 22/2003 tidak menyebutkan DPD diikutsertakan pada tingkat pengambilan keputusan akhir atas berbagai RUU tersebut. Menurut Pasal 44 UU No. 22/2003, berkaitan dengan RUU APBN dan RUU-RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, DPD hanya diberikan wewenang untuk memberikan pertimbangan kepada DPR dalam bentuk tertulis, tetapi pertimbangan itu hanyalah akan dijadikan bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah, sedangkan ketika harus dilakukan pengambilan keputusan akhir, DPD tidak diikutsertakan.

Selajutnya pada Pasal 46, DPD diberi wewenang ”dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.”
Sekalipun begitu, hasil pengawasan tersebut hanyalah cukup disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti, tidak lebih dari itu.

      Diatas terlihat bahwa kewenangan DPD sangat terbatas terhadap DPR. DPD hanya terbatas kepada memberikan pertimbangan kepada DPR selanjutnya terserah DPR apakah mau menindak lanjuti atau tidak. Berdasarkan realita tertulis yang ada dalam UU No. 22/2003 tersebut, akhirnya dapat disimpulkan bahwa peran yang dapat dimainkan DPD sekedar peran formalitas belaka yakni hanya melantik Presiden/Wakil Presiden lima tahun sekali. Benar, bahwa DPD bagian dari MPR ikut merubah dan menetapkan UUD, tetapi bukankah UUD tidak setiap tahun atau lima tahun diadakan perubahan? Kalau UUD sudah mantap maka tugas MPR semakin ringan yang berarti hanya melantik presiden/wakil presiden setiap lima tahun sekali.

d. KEPRESIDENAN

Sebagai lembaga Negara , Presiden menjalankan fungsi eksekutif dalam trias politica. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam UUD 45 sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidentil. Dalam sistem ini Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara sekaligus juga sebagai Kepala Pemerintahan. Selanjutnya Presiden selain betugas menjalankan roda pemerintahan, juga mempunyai kekuasaan legislasi membuat Undang-Undang bersama-sama dengan DPR.

Dewasa ini, Presiden telah mempunyai posisi tawar kuat terhadap lembaga-lembaga Negara lainnya. Dengan telah diamandemennya UUD 45 dimana rekrutmen presiden harus dilakukan melalui pemelihan langsung. Konsekuensi dari  sistem pemilihan langsung ini presiden tidak dapat dengan mudah dijatuhkan pemerintahannya oleh suatu mosi tidak percaya di parlemen  karena pemerintahan presiden mendapat mandat langsung dari  dari rakyat melalui Pemilihan Umum. Jadi dalam hal ini DPR dan lembaga legislative lainnya seperti MPR dan DPD tinggal menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan yang dijalankan oleh presiden.

B. KOORDINASI VERTIKAL

Koordinasi verikal ini terjadi antara pemerintah pusat dengan. Pemerintahan di daerah. Pembentukan struktur pemerintahan secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah adalah suatu keharusan bagi Negara dengan kondisi geografis seperti Indonesia baik ditinjau dari secara teoritis maupun secara empirik. Atas dasar inilah kemudian Indonesia kemudian membangun sistem pemerintahan secara bertingkat antara pemerintah pusat dan daerah.

Desentralisasi bukan merupakan pilihan yang mudah bagi bangsa Indonesia. Dengan wilayah geografis yang sangat luas yang terurai dalam puluhan ribu pulau, serta masyarakat yang sangat heterogen, sehingga desentralisasi memang seringkali menjadi dilema (Pratikno dalam Karim; 2003;33).

Seiring dengan maraknya tuntutan dalam gerakan reformasi di dalam negeri dan tuntutan lingkungan strategis Indonesia pada penghujung Abad XX, dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka oleh Pemerinah dikeluarkan UU No 22/1999 yang dalam pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab (Bratakusumah dan Solihin; 2003;3).

Selanjutnya mengikuti dinamika masyarakat yang terus berkembang, UU Nomor 22/1999 setelah lima tahun pelaksanaannya kemudian dirasakan kurang dapat mengakomodir dinamika tersebut, sehingga akhirnya harus mengalami revisi dengan dikeluarkannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan desentralisasi pada awal reformasi yang diatur dengan UU No.22/1999 ditengarai adanya masalah berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan jalannya pemerintahan daerah. Di satu sisi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjalin hubungan langsung dengan pemerintah pusat tanpa melalui koordinasi Gubernur sebagai Kepala Wilayah. Di sisi lain, pemerintah pusat nampaknya juga lebih banyak melakukan hubungan langsung dengan pemerintah Kabupaten/Kota tanpa melalui Gubernur. Dilihat dari aspek administrasi, hal tersebut menjadi tidak efektif dan efisien, karena rentang kendali dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi sangat lebar dan luas.

Pola hubungan sebagaimana dikemukakan di atas tidak sejalan dengan konsep pemikiran untuk mengurangi isi otonomi pada tingkat propinsi tetapi memperkuat posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah. Hubungan yang bersifat langsung semacam itu telah dan akan menimbulkan masalah dalam hal perencanaan regional, kepegawaian, serta perimbangan pembangunan antar daerah,  termasuk mengenai pembagian sumber daya alam dan penggunaan energi. Oleh karena itu kemudian dalam UU No.32/2004 Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diberi kewenangan untuk mengkoordinir pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam wilayan propinsi yan g dipimpinnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dalam koordinasi horisontal antara lembaga-lembaga negara terlihat keberadaan lembaga MPR hanyalah sebagai gabungan dari DPR dan DPD  dan sifatnya hanya insidentil saja dimana mereka akan berkumpul paling sedikit satu kali dalam lima tahun selain itu kecuali ada hal-hal yang mendesak mengenai perubahan UUD dan kelangsungan jalannya pemerintahan (Presiden).

Dalam situasi seperti ini adalah menjadi sangat naif dengan adanya pengaturan tentang Pimpinan MPR yang bersifat permanen (pasal 7,8,9) serta pengaturan tentang hak dan kewajiban MPR yang membutuhkan kelengkapan berupa sebuah Sekretariat Jenderal dengan dilengkapi oleh anggaran belanja sendiri (pasal 12). MPR hasil pemilu 2004 sebaiknya hanya sebagai joint session antara DPR dan DPD  mereka hanya akan melakukan pertemuan secara insidentil apabila ada agenda tentang perubahan UUD serta  Pelantikan dan pemberhenian Presiden dan Wakil Presiden sehingga keberadaan Pimpinan MPR yang permanen dan Sekretariat Jenderal MPR yang Mandiri menjadi tidak dibutuhkan. Adapun  pimpinan MPR dapat dilakukan secara bergantian antara Pimpinan DPR dan DPD. sedangkan Alternatif lain tentang sekretariat MPR adalah dapat berupa satu Sekretariat Jenderal gabungan antara DPR dan DPD dengan menjadikan MPR sebagai satu Parlemen dengan dua kamar sehingga anggaran Parlemen dijadikan satu dengan pembagian atas pos-pos anggaran DPR dan DPD sesuai dengan porsinya mengikuti besarnya beban tugas dan tanggung jawabnya.

Kekuasaan yang dimiliki oleh DPR adalah sangat ideal untuk sebuah lembaga legislatif. Dengan kekuasaan yang dimilikinya DPR sebagai perwujudan rakyat dapat mengawasi Pemerintah  dan Lembaga Negara lainnya dengan semakin seksama. Hanya saja seharusnya dengan kekuasaan yang sangat besar tersebut seharusnya DPR memiliki sumber legitimasi yang lebih besar pula. Peran Parpol yang sangat besar dalam penentuan lolos tidaknya seorang caleg melalui penyusunan nomor urut caleg sesuai sistem proprsional terbuka dalam Pemilu 2004 serta diakomodirnya klausul recall yang memberi kekuasaan sangat besar kepada Parpol jika dilakukan tanpa tidak pada tempatnya dapat mendorong legislator mengabaikan kepentingan  konstituennya ketika berhadapan denga kepentingan partai. Agar kepentingan konstituen dan kepentingan Partai dapat terlindungi secara seimbang tidak ada pilihan lain Pemilu dengan sistem distrik merupakan pilihan yang masuk akal karena apabila terjadi penghianatan terhadap kepentingan konstituen Partai dan legislatornya dapat dihukum oleh konstituennya dengan kensekwensi kehilangan suara pada Pemuilu yang berikutnya.

Keberadaan DPD sebetulnya adalah didorong oleh keinginan untuk meningkatkan derajat keterwakilan rakyat terutama yang berada di luar Jabotebek dan Pulau Jawa. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar anggota DPR adalah orang-orang yang berada Jabotabek dan Pulau Jawa sehingga dapat mengurangi kedekatan emosional seorang legislator dengan konstituennya. Kekurangan-kekurangan tersebut dicoba diatasi dengan pemilihan anggota DPD dari tiap provinsi masing-masing 4 orang yang syaratnya harus berdomisili di provinsi yang bersangkutan.

Oleh karena itu dengan sistem pencalonan dan pemilihannya yang bersifat bersifat perseorangan (distrik murni) dapat terpilih wakil-wakil rakyat di daerah yang memiliki kapabilitas tinggi. Sekalipun begitu, hal ini tidak menjamin akan efektif pula mewakili aspirasi daerah dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan nasional. Tidak efektifnya DPD dalam mewakili aspirasi daerah itu antara lain disebabkan oleh UU No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD serta DPRD yang menempatkan DPD dalam posisi subordinat (di bawah) DPR.

Oleh karena derajat keterwakilan rakyat yang lebih tinggi kepada DPD, maka sudah sewajarnyalah jika DPD mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada sekerdar yang dimilikinya sekarang. Karena wewenang menyusun UU telah dimiliki oleh Presiden dan DPR, maka agar DPD mempunyai kekuasaan untuk melindungi rakyat di daerah dari arogansi pusat sebaiknya DPD mempunyai hak veto terhadap UU yang dianggab dapat merugikan rakyat daerah.

Dalam penyelengaraan koordinasi vertikal antara tingkatan pemerintahan di indoensia, dengan dikeluarkannya UU 32/2004 telah mengembalikan kembali power gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ini juga dapat berarti sebagai signal bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah kekuasaan pengendalian pemerintah pusat terhadap daerah kembali mulai mendapat angin .

DAFTAR PUSTAKA

A. B U K U

DJADIJONO, Menyoal Kualitas Pemilu, 2004, CSIS

Djohermansya, Djohan,1997, Fenomena Pemerintahan, PT. Yasir Watampone, Jakarta

Eko Prasojo, 2004, Pemilihan Anggota DPD dalam RUU Susunan dan Kedudukan,

Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, 1993, Fungsi Legislatif Dalam System Politik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

D O K U M E N

1)        Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-empat

2)        Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.

3)        Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah

4)        Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung

5)        Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: