Orang Buton Punya

Komentar Para Pembaca Akan Sangat Membantu Dalam Memperkaya Khasanah Blog Ini

PRAKARSA DAN KREATIFITAS SERTA PERAN MASYARAKAT SEBAGAI STAKE HOLDER GOOD GOVERNANCE DALAM MENDORONG TERCIPTANYA CLEAN DAN CLEAR GOVERNMENT

Posted by orangbuton pada 16 Oktober 2008

I. Latar Belakang

Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan adminstrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Tuntutan yang gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat di samping pengaruh dari globalisasi.

UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, yang meliputi :

  • Partisipation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan.
  • Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
  • Transparency, transparansi di bangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi
  • Responsiveness, lembaga-lemabaga harus cepat dan tanggab dalam melayani.
  • Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
  • Equity, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
  • Efficiency and effectiveness, pengelolaan sumber daya public ilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)
  • Accountability, pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan.
  • Strategic vision, penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari karakteristik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wujud daripada good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara/ pemerintah (state), sector swasta (private sector) dan masyarakat (society). Sektor negara/ pemerintah lebih banyak memainkan peran sebagai pembuat kebijakan, pengendali dan pengawasan. Sector swasta lebih benyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktifitas dibidang ekonomi. Sedangkan masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek dari pemerintah maupun swasta.

Dari uraian diatas terlihat bahwa paradigma berkepemerintahan sudah berubah yang tadinya serba pemerintah saat ini telah mengakomodir pelibatan unsur swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gaebler dan Osborne dalam Reinventing Government (1990) telah menganjurkan penekanan fungsi regulatory (steering) dari pemerintah dan mengurangi peran sebagai penyedia langsung (rowing) dari pelayanan tersebut. Mereka ber-argumen bahwa pemerintah cenderung kurang efisien sebagai penyedia services (rowing). Oleh karenanya pemerintah sebaiknya lebih memusatkan diri pada aspek pengaturan (steering).

Dengan paradigma ini peran serta masyarakat dalam pemerintahan akan semakin besar. Dengan peran yang besar tersebut tentunya mesayarakat harus mempunyai daya atau power yang besar pula untuk dapat menggerakkan peran yang besar tersebut. Dalam menyelenggarakan good governance peran pemerintah atau Negara (state) akan semakin kurang. Peran tersebut sebagian akan dijalankan oleh swasta dan masyarakat. Negara dan swasta akan bersama-sama memberikan pelayanan terhadap berbagai kebutuhan masyarakat sedangkan dari masyarakat, Negara atau pemerintah akan mendapatkan kontrol dan arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Agar peran yang dijalankan oleh masyarakat dapat berjalan dengan baik maka masyarakat harus dapat memberdayakan diri dengan berbagai prakarsa dan kreatifitas yang dimilikinya. Dalam hal ini pemerintah harus dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong bagi terciptanya prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam menjalankan peranannya.

Arti Analisis Kebijakan itu sendiri menurut E.S Quade dalam William N. Dunn (2000; 95) adalah :Suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberilandasan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan keputusan….. Dalam analisis kebijakan kata analisis digunakan dalam pengertian paling umum; termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahkannya kedalam sejumlah komponen tetapi juga perancangan dan sintesis alternartif-alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai dari penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap………………………………..

Dengan melihat bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan di-ntegrasi bangsa saat ini, maka fungsi analisa yang dijalankan adalah Policy Action. Adapun fungsi-fungsi dalam policy action meliputi : Actuating, Coordinating, motivating, Budgeting, Human relation, dan Decition making.

Untuk mendapatkan informasi dalam tulisan, kami menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu empiris, evaluatif dan normatif. Empiris adalah menjelaskan sebab akibat dari kebijaksanaan publik ; evaluatif adalah berkenaan dengan penentuan nilai dari beberapa kebijaksanaan ; dan normatif adalah pengusulan arah dan tindakan yang akan memecahkan problem-problem kebijaksanaan. (William N. Dunn, 47 : 1998). Selain pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini, kami juga mencoba menggunakan prosedur-prosedur dalam analisa kebijakan yang dimulai dari pemantauan, evaluasi, perumusan masalah, peramalan dan rekomendasi, sehingga memungkinkan kita dapat menghasilkan informasi mengenai kemungkinan bahwa arah tindakan dimasa yang akan diambil yang datang menimbulkan akibat-akibat yang bernilai.

II. Lingkup Dan Ragam Masalah

Karena luasnya permasalahan dalam analisis kebijakan yang harus dikaji dan keterbatasan waktu, maka dalam tulisan ini kami tidak akan menganalisis semua kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan good governance yang memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berprakarsa dan berkreasi dalam menjalankan peran penyelenggaraan pemerintahan. Dalam tulisan kami akan membatasi diri pada upaya peningkatan prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam menjalankan peranan control social untuk membanguna akuntalilitas public demi terciptanya clean dan clear government.

III. Pernyataan Masalah

A. Peran Masyarakat

Dalam penyelenggaraan good governance, rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara adalah sekaligus sebagai pemegang saham (stake holder) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada tiga peran yang harus dimainkan oleh rakyat yakni ;

  • ·Memenuhi kewajiban sebagai warga Negara, seperti membeyar pajak
  • Menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
  • Berperan aktif dalam melakukan control social terhadap jalannya pemerintahan.

Yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana agar peran-peran tersebut dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri.

Dalam pelaksanaan good governance sekarang ini, peran yang harus segera dapat dikembangkan adalah bagaimana control social dapat dilakukan oleh masyarakat mulai proses perencanaan program dan kebijakan-kebijakan negara sampai pengawasan pelaksanaan program dan kebijakan tersebut. Dari sisi pemerintah atau negara saat ini telah ada istilah Akuntabilitas Publik (public accountability) yang yang diadopsi dari akuntailitas yang biasa dilakukan oleh sector swasta. Akuntablitas public adalah akuntabilitas dari organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan public untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatsebagai pemilik kedaulatan. Dengan demikian maka akuntabilitas public adalah kewejiban seorang pejabat pemerintah/ organisasi pemerintah/ pimpinan kolektif dari organisasi pemerintahuntuk mempertanggung jawabkan kinerja dan tindakannya kepada pejabat yang berwenang atau kepada warga negara sebagai pemilik kedaulatan.

Dalam hal ini berarti bahwa pemerintah atau Negara sudah terbuka terhadap peran yang lebih luas dari masyarakat dalam penyelenggaraan Negara. Tinggal bagaimana peran tersebut dapat dijalankan oleh masayarakat. Kontrol social yang dilakukan oleh masyarakat dapat dijalankan melalui dua cara yaitu ;

  1. Langsung, baik secara individual maupun berkelompok; secara individual dapat berbentuk mengirimkan keluhan, teguran, laporan kepada pejabat yang berwenang ataupun melalui media massa agar diketahui oleh umum. Control sosial seperti ini umumnya cukup efektif karena gaungnya menjadi sangat. Sedangkan kontrol social langsung secara berkelompok dapat berbentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta kelompok penekan lainnya
  2. Tidak langsung melalui perwakilan; control social tidak langsung melaui perwakilan disalurkan melalui DPR dan DPRD. Sepanjang lembaga legislatifnya peka terhadap tuntutan masyarakat, maka mekanisme control social individu dan berkelompok secara langsung tidak akan terlampau banyak. Sebaliknya apabila DPR dan DPRD tidak peka atau mudah terkooptasi oleh kekuasaan, maka masyarakat luas akan mencari mekanisme lain dalam melakukan control social.

B.Prakarsa dan Kreatifitas

Dalam good governance masyarakat atau Civil Society, Kelompok-kelompok LSM, pemuka masyarakat desa ini harus ikut terlibat secara aktif mulai dari proses perencanaan program dan kebijakan-kebijakan negara sampai pengawasan pelaksanaan program dan kebijakan tersebut. Pada masa sekarang ini sekarang banyak menjamur LSM-LSM yang dalam platform mereka mengatasnamakan berjuang demi kepentingan masyarakat. yang muncul di daerah. Tetapi banyak sekali struktur dan integritas tokoh-tokoh LSM yang gampang sekali terkooptasi dalam kepentingan jangka para tokoh dan LSM tersebut sehingga berdampak buruk terhadap pengembangan peran masyarakat dalam good governance.

Sekarang adalah bagaimana unsur-unsur yang dalam masyarakat tersebut dapat mengembangkan prakarsa dan kreatifitas mereka dalam menjalankan peran yang diembannya dengan tantangan dapat terkooptasi dalam kepentingan-kepentingan sesaat mereka.

Dalam kenyataan empirk di Indonesia terlihat bahwa pada umumnya masyarakat masih enggan untuk terlibat aktif dalam proses penyelenggaraan Negara. Hal ini terjadi karena dalam mainstream masyarakat kita masih melakat paradigma bahwa masalah penyelenggaraan Negara adalah urusan birokrasi pemerintah. Akibat paradigma ini maka terjadi penumpukan kekuasaan kepada birokrasi pemerintah. Semua yang dilakukan dalam penyelenggaraan Negara menjadi serba pemerintah sehingga menjadi kurang atau mjungkin tidak terkontrol sama sekali. Hal ini sesuai dengan pendapat Lord Acton yang secara bebas dapat diterjamahkan bahwa pemerintahan yang terlalu berkuasa cenderung untuk menjadi korup. Hal ini telah terbukti dalam penyelenggaraan pemerintahan kita.

Dalam teorinya Robert Putnam mengatakan , kalau masyarakat itu statis maka kita akan bahaya. Sebetulnya dia melihat contoh kasus di Italia Utara dan Italia Selatan. Kenapa di Italia Utara maju, demokratis, bersih dari KKN, modern dan sebagainya. Sementara Italia Selatan penuh dengan mafia, pemerintahannya korup, penuh KKN dan sebagainya. Ternyata dia melihat apa yng membedakan keduanya. Salah satunya adalah drajat partisipasi masyarakat. Dia menghitung jumlah dan berapa banyak anggota koor gereja, anggota pramuka, organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ia pun kaget ternyata korelasinya amat positif. Jadi semakin banyak warganya mengikuti organisasi maka pemerintahannya semakin bagus dan semakin partisipatif dan ini saya temukan ketika saya melihat bahwa UNDP membuat ranking negara-negara tersejahtera di dunia. Negara-negara Skandinavia rata-rata menduduki peringkat lima besar. Setiap masyarakt disana suka sekali dengan berorganisasi dan sering membuat petisi dan itu menyebabkan pemerintahannya menjadi baik.

IV.Alternatif Kebijakan

Dari berbagai fenomena diatas terlihat bahwa partisipasi dan peran serta dari masyarakat penyelenggaraan Negara akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya clear dan clear government. Karena dengan partisipasi dan peran serta yang tinggi dari masyarakat maka fungsi control social terhadap penyelenggaraan Negara menjadi semakin kuat dan control social yang baik hanya dapat terselenggara dengan baik apabila setiap domain yang ada dalam good governance dapat berjalan sesuai dengan porsinya sehingga mendorong bagi tercipta clear dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk maka alternative kebijakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

  • Kebijakan demokratisasi pemerintahan sehingga pemerintahan yang berjalan tidak otoriter dan represif.
  • Membangun kelas menengah yang cukup banyak jumlahnya dan solid serta memiliki kepedulian social
  • Membuat peraturan perundang-undangan yang jelas menegnai mekanisme control social sehingga tidak terjadi anarki.
  • Membangun kesadaran yang luas dalam masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagi warga Negara ataupun sebagi warga masyarakat.

V. Rekomendasi Kebijakan

Agar clear dan clean government dapat tercipta maka harus Kontrol sosial terhadap kinerja organisasi public. Adapun control ocial terhadap kinerja organisasi public adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang demokratis. Untuk itu maka agar Control social dapat dilaksanakan harus ada kebijakan yang mengakomodir terpenuhinya prasyarat bagi memenuhi prasyarat bagi terlaksananya kontorol social. Untuk itu maka kebijakan yang kami rekomendasikan sehubungan dengan PRAKARSA DAN KREATIFITAS SERTA PERAN MASYARAKAT SEBAGAI STAKE HOLDER GOOD GOVERNANCE DALAM MENDORONG TERCIPTANYA CLEAN DAN CLEAR GOVERNMENT antara lain sebagai berikut.:

  • Kebijakan demokratisasi pemerintahan sehingga pemerintahan yang berjalan tidak otoriter dan represif.
  • Membangun kelas menengah yang cukup banyak jumlahnya dan solid serta memiliki kepedulian social
  • Membuat peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai mekanisme control social sehingga tidak terjadi anarki.
  • Membangun kesadaran yang luas dalam masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagi warga Negara ataupun sebagi warga masyarakat.

Daftar Pustaka

Dunn William N. terj. Muhajir Darwin,1998, Analisa Kebijakan Publik, PT. Hanindita Graha Widya, Yogyakarta

Gautama, Chandra dan Marbun, B.N., 2000, Hak Asasi Manusia Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga, Komnas HAM

Junaedi.AS, 2001, Birokrasi yang Amanah

Mardiasmo, 2002, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah , Penerbit ANDI, Yogyakarta

Reksodiputro, Mardjono dkk,2001, Membangun Pondasi Good governance dimasa Transisi, , Financial Club Jakarta

Wasistiono, Sadu, 2002, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Alqaprint, Jatinangor

………….., 2001, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Alqaprint, Jatinangor.

Satu Tanggapan to “PRAKARSA DAN KREATIFITAS SERTA PERAN MASYARAKAT SEBAGAI STAKE HOLDER GOOD GOVERNANCE DALAM MENDORONG TERCIPTANYA CLEAN DAN CLEAR GOVERNMENT”

  1. […] 3. https://orangbuton.wordpress.com/2008/10/16/prakarsa-dan-kreatifitas-serta-peran-masyarakat-sebagai-s… […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: