METODOLOGI PERBANDINGAN PEMERINTAHAN KONSEP DAN APLIKASI (1)

A. Pendahuluan

Dalam penulisan makalah ini kami mencoba membahas metodologi ilmu pemerintahan khususnya studi perbandingan (komparatif) dalam mengkaji gejala-gejala dan peristiwa pemerintahan. Berangkat dari pemahaman metodologi ilmu pemerintahan melihat gejala dan peristiwa dilakukan dengan melalui metode-metode dan tehnik-tehnik yang lazim dilakukan oleh ilmu-ilmu pengetahuan social dan ilmu pengetahuan perilaku (Sumargono : 1985), dan sejalan dengan pendapat tersebut Sadu Wasistiono;2003, mengatakan Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu social dapat menggunakan metodologi yang digunakan dalam ilmu social.

KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM SANGAT DITENTUKAN OLEH POLITICAL WILL DECISION MAKER

I. Latar Belakang

ERA dominasi negara telah berakhir dan kini kita sedang memasuki era kemasyarakatan. Demikianlah tampaknya arah yang akan dituju oleh bangsa Indonesia pasca pemilu 2004. Dengan pemilihan pemimpin nasional yang dilakukan secara langsung oleh rakyat ini diharapkan bahwa sendi-sendi demokrasi akan semakin kuat menopang perjalanan bangsa Indonesia menuju cita-cita “ masyarakat adil dan makmur”. Salah satu sendi dari demokrasi tersebut adalah adanya kepastian dan penegakkan hukum.

STRATEGI DAN UPAYA MENJAGA KEUTUHAN BANGSA DAN MENCEGAH DIS-INTEGRASI NASIONAL

I. Latar Belakang

Mencermati pidato Presiden RI dalam rangka memperingati HUT Proklamasi RI Ke-58 tentang keadaan bangsa dewasa ini yang seakan-akan seluruh warga dihimbau untuk kembali mempertanyakan jatidiri kita sebagai bangsa Indondesia serta arah kemana tujuan bangsa kita dimasa depan. Dalam usianya yang saat ini telah mencapai hampi 59 tahun, dengan penuh keprihatinan kita mengahadapi kenyataan bahwa berbagai kesepakatan bangsa yang dicetuskan oleh “founding fathers” dengan melahirkan Indonesia sebagai satu bangsa dan satu Negara, sedang menghadapi berbagai tantangan berat yang harus mampu kita kelola dengan baik agar agar jiwa kebangsaan dan NKRI tidak lenyap.

STUDI HISTORIS PERKEMBANGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI KONSEP DAN APLIKASINYA (2)

C. Permasalahan

Dengan melihat perkembangan Organisasi Pemerintah daerah dari masa kemerdekaan hingga sekarang, jika dilihat dari perjalanan sejarah pembentukan daerah di Indonesia, bentuk atau susunan dalam Organisasi Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Susunan Organisasi) berubah-ubah sejalan dengan kondisi dan situasi waktu.

STUDI HISTORIS PERKEMBANGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI KONSEP DAN APLIKASINYA (1)

A. Pendahuluan

Seiring dengan hukum alam, akan terus terjadi perubahan karena yang abadi di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Para pendukung ilmu pemerintahan tidak boleh terlena pada nostalgia masa lalu, tetapi kemudian melupakan tantangan masa depan. Demikian pula tidak boleh ada monopoli kebenaran mengenai ilmu pemerintahan oleh sekelompok orang atau lembaga. Hal tersebut akan membuat ilmu pemerintahan mengalami kemandegan dan pada akhirnya mengarah pada kematian. Mengenai hal ini, Popper (dalam Taryadi :1989) mengatakan bahwa : “Every scientific statement must be tentative forever”. Terlebih lagi lingkungan strategis tempat dimana ilmu pemerintahan hidup dan berkembang, mengalami peruahan yang sangat cepat dan seringkali tidak terduga. (Sadu Wasistiono, 1 : 2003 ; dalam makalah seminar Nasional).