Orang Buton Punya

Komentar Para Pembaca Akan Sangat Membantu Dalam Memperkaya Khasanah Blog Ini

STUDI HISTORIS PERKEMBANGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI KONSEP DAN APLIKASINYA (1)

Posted by orangbuton pada 14 Maret 2009

A. Pendahuluan

Seiring dengan hukum alam, akan terus terjadi perubahan karena yang abadi di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Para pendukung ilmu pemerintahan tidak boleh terlena pada nostalgia masa lalu, tetapi kemudian melupakan tantangan masa depan. Demikian pula tidak boleh ada monopoli kebenaran mengenai ilmu pemerintahan oleh sekelompok orang atau lembaga. Hal tersebut akan membuat ilmu pemerintahan mengalami kemandegan dan pada akhirnya mengarah pada kematian. Mengenai hal ini, Popper (dalam Taryadi :1989) mengatakan bahwa : “Every scientific statement must be tentative forever”. Terlebih lagi lingkungan strategis tempat dimana ilmu pemerintahan hidup dan berkembang, mengalami peruahan yang sangat cepat dan seringkali tidak terduga. (Sadu Wasistiono, 1 : 2003 ; dalam makalah seminar Nasional).

Sebelum lebih jauh kami membahas tentang studi historis Perkembangan Organisasi Pemerintah Daerah, terlebih dahulu saya akan mencoba membahas metodologi ilmu pemerintahan khususnya pada studi historis dalam mengkaji gejala-gejala dan peristiwa pemerintahan dengan perkembangan pemikiran yang ada. Berangkat dari pemahaman kita tentang metodologi ilmu pemerintahan dengan melihat gejala dan peristiwa yang dilakukan dengan melalui metode-metode dan tehnik-tehnik yang lazim dilakukan oleh ilmu-ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan perilaku (Sumargono : 1985), dan sejalan dengan pendapat tersebut Sadu Wasistiono ; 2003, mengatakan bahwa Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu sosial dapat menggunakan metodologi yang digunakan dalam ilmu sosial.

Dalam penulisan makalah ini terbagi atas dua bagian yaitu, pada bagian pertama mengkaji metodologi ilmu pemerintahan dilihat dari studi historis secara konsep dan teori, selanjutnya pada bagian kedua menjelaskan perkembangan pemikiran Organisasi Pemerintah daerah dilihat dari sudut pandang otonomi daerah, sebagaimana pendapat H.F.Brasz dalam Sumargono (1995) bahwa perkembangan ilmu pemerintahan boleh dikatakan bahwa ilmu pemerintahan itu tumbuh di dalam dan melalui praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan. Dengan melihat perkembangan pemikiran tentang otonomi daerah tersebut tidak dapat dilepaskan bhawa benih otonomi daerah di Indonesia, sebenarnya berasal dari “politik etis” (ethische politiek) yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Maksud semula politik etis adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan kehidupan sosial ekonomi rakayat Indonesia, namun di dalam perkembangannya hasil yang menonjol justru kemunculan dan pertumbuhan gerakan-gerakan politik kaum cendikiawan bangsa Indonesia. (Darumurti, K. D., & Rauta, U, 21 : 2000).

Pertanyaan epistemologis terhadap ilmu pemerintahan yang dianggap sebagai ilmu baru di Indonesia yakni apakah ilmu pemerintahan perlu memiliki metodologinya yang spesifik – berbeda dengan ilmu-ilmu sosial lainnya ? Pertanyaan sederhana tersebut nampaknya memerlukan jawaban yang panjang dan berdasarkan cara pandang terhadap ilmu. Berdasarkan cara pandang divergensi yang berkembang sekitar tahun 1945, ilmu yang satu dengan yang lain terpisah secara tegas, sehingga memerlukan metodologinya tersendiri. Akan tetapi melalui cara pandang konvergensi, pemisahan satu ilmu dengan ilmu yang lain secara kaku sudah saatnya ditinggalkan (Wallerstein, 1997). Artinya, dengan cara pandang konvergensi, setiap ilmu tidak mutlak memerlukan metodologinya sendiri-sendiri. Apabila ilmu pemerintahan termasuk ke dalam rumpun ilmu sosial, maka sebenarnya untuk mempelajari dan memahami gejala serta peristiwa pemerintahan, dapat digunakan metodologi ilmu-ilmu sosial.

Perkembangan demikian itulah yang mendorong Pemerintah Belanda melakukan perubahan-perubahan dalam lapangan ketatanegaraan untuk mengimbangi gerakan-gerakan kebangsaan dan kemudian tehadap gerakan kemerdekaan yang dipelopori kaum cendikiawan bangsa Indonesia. Perubahan ketatanegaraan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, antara lain dengan memberikan otonomi pada badan-badan politik setempat (Muslimin, 1986 : 12-13). Dengan demikian, sejarah modern otonomi di Indonesia, awal perkembangannya dimulai sejak masa pendudukan Belanda di bumi Indonesia melalui Pemerintahan Hindia Belanda.

Secara khusus, pada masa sekarang “agak” berbeda, yaitu dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang “lebih banyak” memberikan keleluasaan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya pada daerah tingkat II (kabupaten/kota). Sehingga tidak dikenal lagi tingkatan daerah sebagai daerah Tingkat II dan hanya disebut sebagai Kabupaten dan kota, walaupun sampai kini propinsi belum menjadi daerah otonom juga. Dengan melihat otonomi daerah secara historis yang merupakan suatu perkembangan yang menonjol dalam ilmu pemerintahan, dan mengingat bahwa ilmu pemerintah itu adalah ilmu yang bersifat terapan, maka hasil dari analisa tersebut harus pula dapat dipergunakan oleh para penyelenggara pemerintahan dalam melakukan tugas-tugasnya dengan melihat perkembangan secara historis.

B. Metodologi Studi Sejarah (Historis)

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ilmu sosial dapat menggunakan semua metodologi yang digunakan dalam ilmu sosial. Sebelum kita memahami lebih jauh tentang studi sejarah (historis), maka perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang apa sebenarnya metodologi itu ?.

Donny Gahral Adian (2002) dalam bukunya Memahami Obyektivisme Ilmu Pengetahuan menyatakan, bahwa banyak yang masih menyamakan pengertian metode dan metodologi, sebenarnya dua konsep itu memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain. Metode merupakan langkah-langkah sistimatis yang digunakan dalam ilmu tertentu yang tidak direfleksikan atau diterima begitu saja. Metode lebih bersifat spesifik dan terapan. Sedangkan metodologi merupakan bagian dari sistimatika filsafat yang mengkaji cara-cara mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metodologi tidak memfokuskan diri pada cara pemerolehan ilmu tertentu saja melainkan pengetahuan umumnya. Obyek kajian metodologi adalah ilmu pengetahuan sedang sudut pandangnya adalah cara kerja ilmu pengetahuan.

Selanjutnya Donny Gahral Adian (2002) menyatakan metodologi bertujuan melukiskan dan menganalisis cara kerja yang absah untuk ilmu pengetahuan, serta kemudian dapat melihat kemungkinan merancang metode-metode baru sehubungan adanya gejala-gejala yang belum terpahami. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan metodologi terhadap ilmu pengetahuan adalah pertanyaan yang amat mendasar tentang cara kerja ilmu yang mungkin tidak pernah disadari oleh para ilmuwan itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan metodologis timbul dari kebutuhan manusia untuk mereflesikan kegiatan-kegiatannya yang mendasar dan hakiki. Refleksi tersebut bermaksud merumuskan, mengkritik, dan memperbaiki aturan-aturan untuk kegiatan keilmuwan, serta mengintegrasikan kegiatan tersebut sejauh mungkin ke dalam kerangka pemahaman manusia yang lebih luas tentang dunia dan kehidupan. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (1997) menyatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; logos yang artinya ilmu atau pengetahuan, sehingga metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sadu Wasistiono (2003) methodology : the systematic and critical study of methods and techniques.

Metodologi suatu ilmu secara formal embedded di dalam definisi ilmu yang bersangkutan dan secara subtantif ditunjukan oleh aksioma, anggapan dasar, studi dan model analisis dan model konstruk , pengalaman dan konsep (Taliziduhu Draha ;1997)

Sebagai disiplin ilmu berdiri sendiri, ilmu pemerintahan membutuhkan metodologi untuk untuk membantu manusia meningkatkan pengetahuannya untuk menafsirkan fenomena-fenomena pemerintahan yang kompleks dan saling berkaitan. Hal ini dikatakan Djohermansyah Djohan (1997) fenomena pemerintahan yang terjadi di dalam penyelenggaraan suatu negara biasanya selalu menarik untuk dikaji dan dibicarakan. Karena dari sanalah orang dapat menyimak persoalan-persoalan actual yang dihadapi oleh suatu system pemerintahan dan memperhatikan bagaimana cara-cara pengelola pemerintahan menanganinya. Sadu Wasistiono (2003) menyatakan gejala-gejala pemerintahan dapat dilihat dari pemerintahan sebagai sebuah system sosial gejala tersebut dapat dilihat secara idiograhic atau nomothetic analysis melalui studi longitudinal maupun cross-sectionasl dan pemerintahan sebagai suatu system kekuasaan menyangkut menjalankan kekuasaan yang syah.

Selanjutnya Sadu Wasistiono (2003) mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara (pemerintah) dalam konteks kewenangan dan pemberian pelayanan. U.Rosenthal dalam Sumargono (1995) menyatakan sebagai ilmu secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses dari pemerintahan Negara, baik secara internal maupun secara ekternal.

Pandangan tentang metodologi ilmu pemerintahan diperkaya dengan pendapat Taliziduhu Ndraha (1997) yang membedakan metodologi ilmu pemerintahan (MIP) menurut daya laku dan perkembangannya. MIP ke dalam telah mengalami perkembangan sampai pada generasi ketiga, sedangkan MIP ke luar telah mengalami perkembangan sampai generasi keempat. (Sadu Wasistiono, 1 : 2003 ; dalam makalah seminar Nasional).

Berbekal pada pengertian metodologi sebagai studi kritis mengenai metode dan teknik (Dunn, 1981), penulis mengemukakan ada tiga metode untuk memahami gejala dan peristiwa pemerintahan yang dapat dipadukan dengan tiga pendekatan. Ketiga metode tersebut yaitu : 1) metode studi kasus; 2) metode studi sejarah; 3) metode studi perbandingan. Sedangkan tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu : 1) pendekatan legalistik; 2) pendekatan sistem; 3) pendekatan paradigmatik.

Dari berbagai tulisan yang membahas mengenai ilmu pemerintahan, terdapat berbagai pendapat tentang metodologi untuk mempelajarinya. Soewargono (1995) yang mengutip pandangan Rosenthal, misalnya mengemukakan bahwa metode yang digunakan untuk mempelajari gejala pemerintahan adalah : 1) metode fenomenologis; 2) fraxeology. Berbeda dengan pandangan Soewargono, van Ylst (1998) mengemukakan ada empat metode dalam mempelajari ilmu pemerintahan yaitu : 1) metode filosofis; 2) metode historis; 3) metode eksperimen; 4) metode deskriptif.

Dari ke empat metodologi utama tersebut diatas, maka kami akan membahasa salah satunya yaitu pada studi historis dalam melihat gejala pemerintahan.

Dalam konteks studi atau penelitian historis sebagaimana dikatakan Muhammad Musa dan Titi Nurfitri dalam bukunya metodologi penelitian (1988) adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi memverifikasi serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

Lebih lanjut Nawawi (2001 : 78-79) menjelaskan bahwa Metode penelitian Historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang.

Selanjutnya (Nazir, 56 : 1988) menyebutkan bahwa tujuan dari studi Historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasikan serta menjelaskan dan mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat.

Dengan kata lain metode Historis dapat dilakukan dalam dua cara sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan gejala-gejala yang terjadi pada masa lalu sebagai suatu rangkaian peristiwa yang beridir sendiri, terbatas dalam kurun waktu tertentu di masa lalu.

2. Menggambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai sebab suatu keadaan atau kejadian pada masa sekarang sebagai akibat. Data masa lalu itu dipergunakan sebagai informasi untuk memperjelas kejadian atau keadaan masa sekarang sebagai rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan satu dengan yang lain.

Atas dasar uraian di atas perlu ditekankan bahwa metode historis tidak mengutamakan data masa sekarang, tetapi lebih memusatkan perhatiannya pada masa lalu berupa; peninggalan-peninggalan, dokumen-dokumen, arsip-arsip, benda-benda sejarah, monumen-monumen, benda-benda pusaka dan bahkan tempat-tempat yang dianggap keramat dan lain-lain.

3 Tanggapan to “STUDI HISTORIS PERKEMBANGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI KONSEP DAN APLIKASINYA (1)”

  1. gerry purwanto said

    terima kasih, atas khasanah ilmunya

  2. amex said

    bagus bos,,,,pi ntar posting masalah indonesia dalam perspektif kekuasaan dan keuangan ya……….sy tunggu

  3. Jaya said

    Mantap…….terima kasih tentang ilmunya semoga nanati bisa share2 lag ttg ILmu pemerintahan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: