Orang Buton Punya

Komentar Para Pembaca Akan Sangat Membantu Dalam Memperkaya Khasanah Blog Ini

KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM SANGAT DITENTUKAN OLEH POLITICAL WILL DECISION MAKER

Posted by orangbuton pada 16 Maret 2009

I. Latar Belakang

ERA dominasi negara telah berakhir dan kini kita sedang memasuki era kemasyarakatan. Demikianlah tampaknya arah yang akan dituju oleh bangsa Indonesia pasca pemilu 2004. Dengan pemilihan pemimpin nasional yang dilakukan secara langsung oleh rakyat ini diharapkan bahwa sendi-sendi demokrasi akan semakin kuat menopang perjalanan bangsa Indonesia menuju cita-cita “ masyarakat adil dan makmur”. Salah satu sendi dari demokrasi tersebut adalah adanya kepastian dan penegakkan hukum.

Seperti yang selama ini kita ketahui bahwa kepastian dan penegakan hukum dinegeri ini belum sampai pada derajat yang diharapkan oleh samua pihak yang berkepentingan. Pakar Hukum Universitas Hasanuddin Prof Dr Achmad Ali mengatakan penegakan hukum di Indonesia baru sampai sebatas pada keadilan “sarang laba-laba”. “Keadilan kita saat ini baru sebatas menjerat serangga kecil seperti sarang laba-laba sedangkan yang besar-besar justru yang merobek sarang itu,”. Kondisi penegakan hukum kita demikian buruknya sehingga masyarakat tidak lagi percaya para aparat penegak hukum. “Bagaimana rakyat mau percaya terhadap penegakkan hukum kalau petinggi-petinggi hukumnya tidak dipercaya”. Dengan kondisi kepastian dan penegakan hukum yang demikian, maka system tidak dapat menempatkan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum seperti yang diharapkan dari reformasi bangsa Indonesia.

Lemahnya kepastian dan penegakkan hukum selama era reformasi saat ini justru banyak disebabkan berasal dari aparat yang seharusnya dapat bekerja lebih terarah dan cepat mengingat masih menumpuknya kasus-kasus yang harus segera dituntaskan. Upaya penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini terus terpuruk. Terbukti banyak kasus korupsi dalam pelanggaran hak azasi manusia yang dilakukan pejabat tidak diselesaikan sesuai hukum. Banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat dan aparat penegak hukum juga menjadi kendala untuk melaksanakan kepastian dan penegakkan hukum. Kondisi ini diperparah lagi dengan tertundanya berbagai eksekusi terhadap banyak kasus yang sudah ada keputusan hukumnya mulai dari kasus sengketa antar warga Negara (perdata) sampai tertudanya hukuman mati dalam kasus-kasus narkotika. Hal ini membuktikan bahwa memang belum ada political will dari penyelenggara Negara memberika kepastian dan penegakkan hukum secara tegas dan adil kepada rakyatnya.

Dari berbagai fenomena diatas maka, memang perlu ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pemberian kepastian dan penegakkan hukum ini. Untuk itu harus ada political will dari pemimpin tertinggi Negara sebagai decision maker yang diimplemetasikan dalam bentuk Kebijakan yang diambil untuk memberikan kepastian dan penegakkan hukum ini.

Arti Analisis Kebijakan itu sendiri menurut E.S Quade dalam William N. Dunn (2000; 95) adalah :

Suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberilandasan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan keputusan….. Dalam analisis kebijakan kata analisis digunakan dalam pengertian paling umum; termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahkannya kedalam sejumlah komponen tetapi juga perancangan dan sintesis alternartif-alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai dari penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap………………………………..

Dengan melihat bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan di-ntegrasi bangsa saat ini, maka fungsi analisa yang dijalankan adalah Policy Action. Adapun fungsi-fungsi dalam policy action meliputi : Actuating, Coordinating, motivating, Budgeting, Human relation, dan Decition making.

Untuk mendapatkan informasi dalam tulisan, kami menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu empiris, evaluatif dan normatif. Empiris adalah menjelaskan sebab akibat dari kebijaksanaan publik ; evaluatif adalah berkenaan dengan penentuan nilai dari beberapa kebijaksanaan ; dan normatif adalah pengusulan arah dan tindakan yang akan memecahkan problem-problem kebijaksanaan. (William N. Dunn, 47 : 1998). Selain pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini, kami juga mencoba menggunakan prosedur-prosedur dalam analisa kebijakan yang dimulai dari pemantauan, evaluasi, perumusan masalah, peramalan dan rekomendasi, sehingga memungkinkan kita dapat menghasilkan informasi mengenai kemungkinan bahwa arah tindakan dimasa yang akan diambil yang datang menimbulkan akibat-akibat yang bernilai.

II. Lingkup Dan Ragam Masalah

Karena luasnya permasalahan dalam analisis kebijakan yang harus dikaji dan keterbatasan waktu, maka dalam tulisan ini kami tidak akan menganalisis semua permasalahan yang menyangkut pemberian kepastian dan penegakan hukum pada rakyat oleh pemerintah, tapi hanya pembatasi diri pada permasalahan yang menurut kami patut untuk mendapatkan perenungan. Dari kajian kami terhadap berbagai kasus, terlihat bahwa sisi yang paling lemah dalam upaya mendapatkan kepastian dan penegakan hukum di Indonesia ada pada sisi human resource pranata-pranata penegakan hukum itu sendiri dan belum adanya political will dari pemerintah sebagai decision maker untuk sungguh-sungguh memberikan kepastian dan penegakkan hukum secara tegas dan adil bagi rakyatnya.

III. Pernyataan Masalah

Upaya perbaikan hukum harusnya dilakukan secara serempak dan simultan, dalam seluruh aspek, meliputi perangkat aturan hukum, aparat hukum, administrasi dan birokrasi, serta perbaikan sarana dan prasarana penunjang lainnya. Walaupun hal itu tidak dapat memberi adanya jaminan akan kepastian hukum yang lebih baik, namun setidaknya ada perubahan menuju arah yang lebih baik dalam rangka penegakan hukum. upaya peningkatan kesejahteraan aparat pelaksana hukum dengan menaikkan gaji mereka dalam banayak hal dinilai tak memberi jaminan adanya perbaikan hukum. Idealnya semua harus dilakukan secara simultan dengan melakukan perbaikan parangkat hukum, aparat, administrasi, serta sarana dan prasarana.

berdasarkan hasil penelitian Komisi Hukum Nasinal (KHN), ada beberapa prinsip hukum yang belum berjalan dengan baik. Yaitu, proses pembentukan hukum belum sepenuhnya mengacu pada kepentingan publik, penerapan hukum belum berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum, aparat hukum termasuk profesi hukum yang belum profesional dan lembaga hukum belum ditunjang manajemen dan sarana yang memadai. Termasuk juga rendahnya akses publik untuk berpartisipasi.

Dalam banyak kasus masyarakat menjadi enggan berurusan dengan penegak hukum walaupun saat itu sedang teraniaya secara hukum. Hal ini disebabkan bahwa sudah bukan rahasia lagi tingginya biaya siluman yang harus ditanggung oleh masyarakat jika berurusan dengan masalah hukum dan hal ini terjadi pada semua tingkatan hukum. Jadi permasalahan sebenarnya terletak pada kejujuran moral dari aparat pelaksana di lapangan. Karena itu, idealnya reformasi hukum dilakukan secara simultan dan serempak dengan melakukan perbaikan dalam seluruh aspek yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Masalah moral penegak hukum adalah faktor utama, bukan kapasitas SDM dari aparatnya yang menjadi penyebab lemahnya penegakkan hukum.

Tuntutan reformasi total memang marak di mana-mana. Semua orang gencar bicara reformasi di hampir semua tempat. Dalam bidang hukum, misalnya, sangat banyak agenda reformasi yang dilontarkan baik itu menyangkut politik, ekonomi maupun administrasi penegakan hukum itu sendiri.

Pranata-pranata hukum yang penting, di sini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan profesi hukum lainnya (konsultan hukum, advokat dan notaris). Pemberdayaan di sini haruslah berarti penghapusan segala bentuk kolusi, red tape, mafia peradilan dan sebagainya karena bukan rahasia umum lagi bahwa pranata-pranata hukum di negeri ini terkenal sangat terpolusi oleh kekuasaan dan keuangan. Salah satu faktor country risk Indonesia menjadi tinggi adalah karena tidak adanya kepastian hukum. Dunia usaha apalagi penanam modal asing merasa tidak nyaman berbisnis di sini karena sesewaktu haknya bisa digugat.

Indonesia masa depan akan lebih memberi harapan jika kepastian hukum dan keadilan bisa dibuat. Inilah essensi tuntutan reformasi hukum. Pelajaran berharga kita dari krisis ekonomi dan politik sekarang ini adalah karena hukum telah gagal memainkan perannya sebagai instrumen yang menjaga keadilan dan kepastian hukum. Dengan kata lain hukum telah gagal dalam menciptakan clean and clea government. Dalam konteks sosial sekarang, hukum pun telah gagal mempersatukan semua komponen bangsa dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik ini, malah yang terjadi adalah kemarahan dan kecemburuan sosial yang luas. Barangkali kita bisa mulai berpikir tentang perlunya suatu kebijakan hukum baru semacam affirmative action yang secara bertahap mengurangi kesenjangan dalam kedudukan hukum antara orang-orang yang mampu secara ekonomi dengan masyarakat umum biasa sehingga tercipta suatu keseimbangan baru (new equilibrium) karena keseimbangan baru ini lebih menjanjikan kebersamaan yang lestari. Sementara itu pada dataran politik, kita juga mungkin perlu menggarisbawahi imbauan bahwa kalau kita ingin menciptakan kebersamaan sosial maka harus ada persamaan kedudukan didepan hukum bagi setiap warga negara. Dalam konteks ini sekali lagi kita mungkin perlu melancarkan diskursus tentang hak dan kewajiban dari warga negara (citizens) dalam sebuah negara.

IV.Alternatif Kebijakan

Untuk itu maka alternative kebijakan yang dapat dilakukan sebagai political will dari pemerintah sebagai pemegang decision maker untuk dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya, antara lain :

· Melakukan Reinventing institusi, membangun kembali aturan permainan dalam kehidupan hukum, merupakan kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dilakukan oleh para pemimpin Indonesia. Masa depan masyarakat Indonesia sepenuhnya ditentukan oleh seberapa jauh para pemimpin berhasil membangun fairness of law institutions. Kita tidak perlu meragukan, keinginan dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh para pemimpin dalam membangun kembali institusi hukum yang telah porak poranda selama ini. Puluhan ketetapan dan undang-undang yang menyangkut kehidupan rakyat telah disahkan oleh parlemen. Namun, semua ini hanya satu sisi dalam usaha membangun institusi yang mampu merespons gejolak dan perkembangan masyarakat. Aturan permainan dan penegakan aturan atau law enforcement (referees) – seperti dikemukakan Kunio Yoshihara (1999) – adalah dua sisi dalam setiap institusi.

· Membangun fair rulesn dengan law enforcement (referees), Proses membangun aturan permainan sesungguhnya merupakan persoalan politik karena di dalamnya terkandung perebutan resources (politik, ekonomi, dan kebudayaan) dari berbagai macam kepentingan politik. Persoalannya adalah apakah ketetapan dan undang-undang yang telah disahkan itu merupakan cerminan dari representasi berbagai kepentingan politik yang ada. Negara yang kuat bukanlah ditandai oleh penyelesaian konflik dengan cara-cara kekerasan. Negara yang kuat adalah negara yang ditopang oleh aturan permainan yang demokratis dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

V. Rekomendasi Kebijakan

Untuk itu maka kebijakan yang kami rekomendasikan sebgai political will pemerintah sebagai pemegang decision maker dalam upaya pemberian kepastia dan penegakkan hukum di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut ;

· Melakukan Reinventing institus, menata dan membangun kembali aturan permainan dalam kehidupan hukum yang lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat luas. Penataan kembali tersebut dilakukan mulai dari aturan yang menutup celah bagi terjadinya penyimpangan sampai kepada perbaikan moral dari aparat penegak hukum.

· Membangun fair rules dengan law enforcement, setelah perbaikan terhadap aturan permainan dan perbaikan terhadap moral aparat hukum yang menjamin adanya kepastian hukum, tindakan selanjutnya adalah penegakan hukum itu sendiri yang dilakukan secara tegas dantanpa pandang bulu.

Daftar Pustaka

Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, Reformasi Hukum Harus Simultan,Paling Utama Adalah Kejujuran Moral,Radar Banjarmasin online news

Ali, Ahmad, 2001, Penegakan Hukum Indonesia Ibarat Sarang Laba-Laba, Universitas Hasanuddin

Manan, Bagir,1999, Good Governance hindarkan rakyat dari tindakan negara yang merugikan, Jurnal Transparansi Edisi 14/Nov 1999

Rochman Achwan, 2000, Peluang dan Tantangan, Universitas Indonesia

Dunn William N. terj. Muhajir Darwin,1998, Analisa Kebijakan Publik, PT. Hanindita Graha Widya, Yogyakarta

3 Tanggapan to “KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM SANGAT DITENTUKAN OLEH POLITICAL WILL DECISION MAKER”

  1. aning said

    sir, saya ijin pake artikelnya ya,.buat referensi bikin tugas kul. T U

  2. terima kasih infonya

  3. Terima Kasih Infonya, bagus banget.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: