Orang Buton Punya

Komentar Para Pembaca Akan Sangat Membantu Dalam Memperkaya Khasanah Blog Ini

IRONI NEGARA KEPULAUAN

Posted by orangbuton pada 2 Juni 2009

Pengakuan kepada Indonesia sebagai Negara Kepulauan merupakan perjuangan yang panjang. Dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 dinyatakan ;

“Bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian-bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar wilayah daratan Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara RepubliK Indonesia. Lalu lintas yang damai melalui perairan-perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar dari pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang.

Sebelumnya internasional hanya mengakui bahwa batas laut teritorial selebar 3 (tiga) mil terhitung dari garis pantai terendah sesuai dengan rezim laut ordonansi Kolonial 1939.

Dengan deklarasi ini bangsa Indonesia telah menyatakan diri memiliki suatu Negara Kepulauan. Deklarasi Djuanda menyatakan juga bahwa laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Dengan konsep jelas, bahwa laut Nusantara ini disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip dan konsep yang sangat strategis ini kemudian ditegaskan melalui Perpu No.4/PRP/60. Perkembangan selanjutnya Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 (United Nation Convenion on the Law of the Sea) dengan ditebitkannya UU No.17 Tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State) (Sulistiyo dkk; 2003;15).

Sebagai konsekuensi Negara Kepulauan, maka sudah seharusnya pembangunan Indonesia diarahkan kepada pembangunan kelautan.

Hanya saja pembangunan kelautan selama tiga dasawarsa  terakhir selalu diposisikan sebagai sektor pinggiran (peripheral sector) dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi ironis mengingat hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitis yang penting, yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia- kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia, baik secara ekonomi maupun politik. (Kusumastanto; 2003;1)

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Di sepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati; sumber daya buatan; serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi penghidupan masyarakat dan modal dasar pembangunan nasional, sehingga perlu dikelola secara terpadu dan berkelanjutan dalam sistem kebijakan yang memadai.

Potensi perikanan nasional hingga 2007 berkisar 6,4 juta ton. Sebanyak 70 persen di antaranya berasal dari perikanan tangkap. Di antara jumlah itu, konsumsi domestik perikanan per tahun mencapai 4,6 juta ton, sedangkan ekspor per tahun mencapai 1,2 juta ton.

Dengan garis pantai yang demikian panjang dan potensi perikanan nasional yang demikian besar adalah sudah seharusnya sektor kelautan memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada kenyataannya kontribusi sektor kelautan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia masih relatif sangat rendah dibandingkan dengan  negara-negara lain  yang secara geografis memiliki garis pantai yang relatif lebih pendek dari pada Indonesia. Perbandingan tersebut   dapat dilihat pada tabel berikut :

new-8

Dari tabel di atas terlihat bahwa potensi pesisir dan kelautan yang dimiliki dan belum terkelola oleh bangsa Indonesia masih sangat besar. Karena itu di masa depan sektor kelautan sudah seharusnya dijadikan sebagai leading sector dalam pembangunan Indonesia dimana setiap pendekatan kebijakan yang dilakukan seharusnya telah mempertimbangkan keterkaitan dengan sektor kelautan. Jangan sampai kebijakan yang dilakukan justru berdampak negatif bagi keberlanjutan potensi kelautan yang kita miliki.

Permasalahan pokok dalam pengembangan pembangunan sektor kelautan ini adalah masih rendahnya infrastruktur pendukung bagi pembangunan disektor kelautan ini. Adalah sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan ketersediaan infrastruktur ini. Dengan infrastruktur yang memadai akan  memberi ruang yang lebih luas bagi pelaku-pelaku disektor kelautan dalam mengembangkan sayapnya.

Dengan menggeliatnya sektor kelautan dan perikanan ini, maka pada daerah terluar nusantara akan terdapat aktifitas yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sehingga semakin memperkokoh wawasan nusantara. Dengan aktivitas ini pula, klaim bangsa lain terhadap kedaualatan teritorial Indonesia akan semakin lemah sehingga  kejadian seperti Sipadan dan Ligitan yang terlepas dari NKRI tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: